Saya pernah mendengar penjelasan tentang makna politik. Bahwa politik adalah strategi, strategi manusia mempertahankan hidupnya. Ungkapan ini sangatlah filosofis. Sebab semua usaha yang dilakukan manusia, tidak lain adalah untuk mempertahankan hidupnya. Manusia punya vitalitas untuk total dalam hidup dan melanjutkan keturunan. Menurut istilah ini, maka seorang bayi yang sedang menangis karena lapar juga termasuk bagian dari tindakan politik.
Hanya saja, terminologi politik sudah mengalami penyempitan makna. Bahwa politik hanya dikaitkan pada masalah seputar kekuasaan dalam berbagai macam sistemnya. Bahkan tidak jarang, term politik dalam memori sebagian masyarakat, dianggap sebagai sesuatu yang ‘kotor’. Sebab politik sangat sarat kepentingan. Dalam pemahaman itu pun, Partai yang bersikukuh mempertahankan idealisme sama saja dengan bunuh diri. Sebab dalam politik tidak ada kawan abadi. Sebaliknya pula, tidak ada lawan abadi.

Fakta – fakta akan perilaku politik para elite seperti sudah menjadi rahasia umum. Apalagi dalam iklim demokrasi yang begitu kental, perilaku sogok-menyogok, membeli suara atau pun black campaign menjadi sah – sah saja tanpa perlu dipersoalkan. Perilaku seperti itu dianggap adalah jalan yang mau tidak mau harus ditempuh, jika seorang calon atau partai pengusung ingin menguasai kursi pemerintahan. Mempromosikan kelebihan calon yang didukung, dan pada saat yang sama melakukan character assassination terhadap lawan politik.

Dalam Pilkada DKI, fakta Money Politic atau sogok menyogok tetap ‘konsisten’ mewujud beberapa waktu yang lalu. Kita disuguhkan berita adanya upaya pembagian sembako kepada rakyat kecil yang dibarengi ajakan untuk memilih nomor urut tertentu. Bahkan disebutkan salah satu pasang calon punya utang beras 500 Juta kepada Pedagang Beras Cipinang (lihat: https://pilkada.tempo.co/read/news/2017/04/18/348866998/pilkada-dki-billy-beras-mau-menang-serahin-pedagang). Jauh sebelumnya, kita juga pernah disuguhkan dengan pendapat bahwa untuk memberantas korupsi harus dengan sikap ‘garang’, tidak boleh santun – santun dan tenang. Sehingga kita jamak mendengarkan ungkapan, “Kejam tapi anti korupsi jauh lebih baik dari santun tapi Korup”. Sebuah pilihan yang dilematis memang.

Politik; Pandangan Sekuler

Melihat fenomena itu, tentu kita patut menyayangkan. Sebab kekuasaan tertinggi jika diperoleh dengan cara – cara yang licik akan menumbuh-suburkan sistem yang dipenuhi kecurangan. Kekuasaan tanpa akhlak akan cacat dan rusak.

Salah seorang intelektual Barat yang mendukung perilaku curang dalam perpolitikan dan jauh dari akhlak adalah Niccolo Machiaveli. Ia mendasarkan argumennya dengan menuturkan fakta bahwa sebenarnya manusia itu tidak baik. Mereka selalu melakukan hal-hal yang buruk, ingkar janji, tamak kekuasaan, pembohong, munafik, dan lain sebagainya. Bahkan ia menggambarkan bahwa menusia-manusia itu tidak akan terlalu marah bila ayahnya terbunuh, namun bila mereka kehilangan harta atau warisannya, mereka akan benar-benar marah, “…because men more quickly forget the death of their father than the loss of their patrimony”. Inilah etika Politik yang diperpegangi Machiaveli. (Lihat: Fuad Muhammad Zein, Kritik Konsep Politik Machiavelli Dalam Perspektif Etika Politik Islam (Perbandingan Dengan Teori Etika Politik Al Mawardi), hlm. 501).

Machiavelli membagi etika pada dua hal, yaitu etika Barat Kuno, yang berasal dari budaya Romawi Kuno, dan yang kedua adalah etika Katholik, yang merupakan doktrin dari gereja Katholik Roma. Ia lebih berpegang pada etika Barat Kuno yang berasal dari Romawi. Hal ini didasarkan pada pemikirannya bahwa untuk mempertahankan kekuasaan, kekuatan semangat untuk bertempur haruslah diunggulkan, seperti halnya pada masa Julius Cesar atau Cesare Borgia, seorang penguasa Florense sebelum kelahiran Machiavelli yang sangat licik dan gila kekuasaan. Ia mengangap bahwa dengan etika Katholik (Roma), hasil itu tidak bisa diperoleh. Ia menyatakan bahwa etika Katholik hanya menjadikan manusia lemah karena hanya mengorientasikan hidupnya pada hal-hal yang berbau akherat. Hal ini menurutnya tidak memberikan konstribusi nyata dalam pertarungan politik dan kekuasaan (Ibid, hlm. 498).

Lebih dari itu, ia juga menyatakan bahwa tidak penting menjadi seorang yang mulia. Karena itu justru akan menjadikannya lemah dan hina, dan bila demikian maka wibawanya akan jatuh dihadapan rakyat. Selanjutnya, juga tidak bersikap baik, karena itu akan menumbuhkan rasa pemberontakan dari rakyatnya karena menganggap sang raja tidak tegas dan tidak berani. Sedangkan dengan kekerasan, akan menstabilkan peraturan dan menghindarkan kekacauan. Mengenai kerelaan rakyat, Machiavelli mengatakan agar pangeran untuk tidak selalu berpedoman pada hal tersebut, karena kerelaan dan keinginan mereka selalu berubah-ubah, maka dari itu agar selalu berpedoman pada kekuatannya, karena bila ia konsisten pada kekuatannya, maka kekuasaannya akan bertahan[1].

Ia juga menyarankan untuk tidak selalu berpedoman pada keutamaan, namun lebih baik berlindung dengan keburukan bila memang itu sesuai dengan tujuannya.(“….And again, he need not make himself uneasy at incurring a reproach for those vices without which the state can only be saved with difficulty, for if everything is considered carefully, it will be found that something which looks like virtue, if followed, would be his ruin; whilst something else, which looks like vice, yet followed brings him security and prosperity) (Ibid, hlm. 499 – 500).

Politik; Pandangan Islam

Pemikiran Machiavelli di atas sangat bertolak belakang dibandingkan dengan teori politik Islam. Terutama pada masalah moralitas dan akhlak dalam berpolitik atau berkuasa. Dalam Islam, tidak ada dikotomi antara politik dan akhlak, tetapi justru harus disatu-padukan. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa akhlak merupakan sesuatu yang inti dalam praktik perpolitikan. Maka setiap manusia yang berpartisipasi dalam praktik politik ini harus menegakkan akhlak sebaik-baiknya.

Selain Imam al-Ghazali dengan karyanya at Tibru al-Masbuk fi Nasihati al Mulk, ada ulama lain yang juga mempunyai karya dalam masalah etika berkuasa. Ia adalah Abu al Hasan ‘Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al Badhri al-Mawardi dengan karyanya Tashilu an Natzar wa Ta’jilu atz-Tzufri fi Akhlaqi al Mulk. Selain bukunya ini, beliau juga mempunyai karya lain dalam masalah politik, yaitu al-Ahkam ash Shulthoniyyah.

Melihat pandangan al-Mawardi di atas, dalam kaitannya dengan kontestasi Pilkada DKI yang lalu yang berakhir dengan kemenangan pasangan Anies-Sandi, maka kita bisa mengklarifikasi bahwa orang yang baik dan santun pun ternyata bisa menjadi seorang pemimpin. Dan bahwa dengan cara – cara yang baik serta lebih beradab tetap bisa dan mungkin dilakukan untuk meraih kursi kekuasaan. Dan tentu lebih dari itu, korupsi pun bisa diselesaikan dengan adil, santun dan dengan cara-cara yang elegan. Saya pikir, itulah Politik Akhlak.Al Mawardi adalah salah satu Pemikir Politik yang memberikan saran kepada penguasa agar kekuasaannya bisa bertahan dan lestari dengan selalu memeriksa keadaan rakyatnya dengan menanyakan kabar mereka. Selain itu, ia harus menjalankan pekerjaannya sebagai Pemerintah  dengan sikap amanah dan ikhlas. Dan yang tak kalah lebih penting adalah agar selalu berperangai shalih dan juga tegas dan kuat, serta mengetahui keadaan negara sekitarnya dan menjalin hubungan baik dengan mereka (Lihat: Abu al Hasan al Mawardi, Tashilu an Natzr wa Ta’jilu atz Tzufr fi Akhlaqi al Mulk, ed: Muhyi Hilal as Sarhani wa Hasan as Sa’ati, (Beirut, Dar an Nahdhoh al ‘Arabiyyah), hlm. 8 dalam Fuad Muhammad Zein, hlm. 501).

Kemenangan Pasangan Anies-Sandi membawa sebuah harapan akan perubahan paradigma yang baru. Kemenangannya turut meneguhkan kemenangan Politik akhlak. Politik yang mengintegrasikan akhlak sebagai spirit dan nilainya. Serta menjadikan politik sebagai sarana untuk menerapkan akhlak – akhlak yang mahmudah (Wallohu a’lam bi as-Showab).

Syamsuar Hamka

Dimuat di Koran Harian Amanah, Kamis-Jumat, 27-28 April 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here